Pada suatu hari, tepatnya di hari
Kamis tanggal 29 Oktober 2015, di kelas Pendidikan Matematika I A sedang
berlangsung mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kini, saatnya kelompok empat dan
lima yang mempresentasikan hasil tugas mereka. Presentasi pertama diawali oleh
kelompok empat. Kelompok empat mempresentasikan tugas mereka yang berjudul
“Etika Pancasila dalam Bernegara”. Setelah kelompok mempersiapkan perlengkapan
untuk presentasi, kini saatnya mereka mempresentasikan tugas mereka.
Materi pertama diawali oleh bab
etika Pancasila dalam bernegara, dengan
beberapa sub bab di dalamnya. Pembahasan bab ini dimulai dengan pengertian
etika politik. Etika adalah filsafat yang langsung mempertanyakan praksis
manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban
manusia. Berbagai bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial,
etika keluarga, etika profesi dan etika pendidikan. Dalam hal ini termasuk
etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia.
Etika berkaitan
dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul-salahnya tindakan manusia
sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab
dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara
terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Sub bab kedua dari
bab ini membahas legitimasi kekuasaan, dimana legitimasi kekuasaan adalah pokok
permasalahan dari etika politik. Dalam etika politik, kekuatan batin penguasa
berpancaran sebagai wibawa ke dalam masyarakat. Rakyat dapat merasakannya.
Penguasa dianggap memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Wibawa penguasa itu
bukan suatu yang sekedar psikis atau mistik melainkan ditunjang oleh
kemampuannya untuk mengerahkan kekuatan fisik. Ia dapat mengatur dan
mengorganisir orang banyak dan memastikan kemampuannya itu dengan ancaman atau
sanksi nya terhadap mereka yang mau membangkang.
Kewibawaan
penguasa yang paling menyakinkan adalah keselarasan sosial, yaitu tidak terjadi
keresahan dalam masyarakat. Segala bentuk kritik, ketidak puasan, tantangan,
perlawanan dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah. Sebaliknya
keselarasan nampak apabila masyarakat merasa tenang, tenteram dan sejahtera.
Budi luhur
penguasa nampak dalam cara ia menjalankan pemerintahannya. Sesuai dengan sifat
dan hakekat kekuasaan sendiri cara pemakaiannya secara halus. Kehalusan
pemerintahan diharapkan dapat mencapai keadaan sejahtera, adil dan tenteran
dalam masyarakat tanpa perlu memakai cara-cara kasar. Jadi secara etika politik
seorang penguasa yang sesungguhnya adalah keluhuran budinya.
Moral berasal
dari kata mos(mores) = kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran
tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan
manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang
benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan
terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara, dan
bangsa. Moral dapat dibedakan antara lain moral ketuhanan atau agama, moral
filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu dan sebagainya. Nilai, norma dan
moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya.
Norma adalah
petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari
berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya merupakan perwujudan martabat
manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan
suatu kesadaran dan sikap luhuryang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi.
Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma
filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial.
Keterkaitan
nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap
terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu
mutlak digaris bawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa dan negara
menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang.
Sebagaimana
tersebut di atas maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku
manusia bila dikongkritkan dan diformulakan menjadi lebih obyektif sehingga
memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari.
Dalam kaitannya
dengan moral maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh
integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh
moralitas yang mengawalnya.Sementara itu, hubungan antaramoral dan etika
kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian,
etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan
pihak yang memberikan ajaran moral.
Setelah membahas ketiga aspek tadi,
kini penyaji membahas mengenai ideologi negara, dimulai dari pengertian ideologi,
unsur ideologi, dan manfaat idologi bagi suatu bangsa. Pengertian ideologi
secara umum berasal dari bahasa Yunani, terbentuk dari kata idea dan logos.
Idea berarti gagasan, ide, cita-cita atau konsep. Sedangkan logos berarti ilmu.
Jadi secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide.
Menurut M.
Sastraprated, ideologi sebagai seperangkat gagasan mengandung tiga unsur,
yaitu:
a. Berisi
penafsiran atau pemahaman terhadap suatu kenyataan, artinya orang atau
masyarakat dapat membuat penafsiran tentang keadaan
berdasar ideologi.
b. Berisi
nilai-nilai yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman
bertindak, artinya masyarakat dapat berbuat berdasarkan nilai yang dianggap
baik.
c. Memuat
suatu orientasi tindakan, artinya ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan
untuk melaksanakan nilai – nilai yang terkandung di dalamnya.
Adapun manfaat
ideologi bagi kehidupan suatu bangsa, yaitu:
1. Mampu
memandang persoalan–persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara
bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan–persoalan yang dihadapi sehingga
tidak terombang ambing dalam menghadapi persoalan–persoalan besar, baik yang
berasal dari dalam masyarakat sendiri maupun dari luar.
2. Memilki
pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah – masalah politik, ekonomi,
sosial dan budaya;
3. Mempunyai
pedoman bagaimana bangsa itu membangun dirinya.
Berdasarkan pada
kemanfaatan tersebut maka ideologi dalam suatu masyarakat memiliki fungsi
sebagai berikut :
Sebagai tujuan
atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat.
Sebagai sarana
pemersatu masyarakat.
Pancasila
sebagai Ideologi Bangsa Indonesia
Indonesia
sebagai sebuah bangsa tentu juga membutuhkan ideologi nasional. Di dalam
ideologi nasional itu tercantum seperangkat nilai yang dianggap baik dan cocok
bagi masyarakat Indonesia. Nilai – nilai itu diterima dan diakui serta menjadi
tujuan mulia dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa nilai
– nilai itu adalah nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila
adalah ideologi nasional dari bangsa Indonesia.
Landasan Hukum
Pancasila sebagai Ideologi NasionalIndonesia
Kedudukan
Pancasila sebagai ideologi bangsa tercantum dalam
ketetapanMPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR
RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila
(Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai
dasar negara.
Berdasarkan pada
ketetapan MPR tersebut, secara jelas menyatakan bahwa
kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara Indonesia adalah
sebagai:
Dasar Negara
Adapun makna
Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut:
1) Sebagai
dasar menegara atau pedoman untuk menata negara
merdeka Indonesia. Arti menegara adalah menunjukkan
sifat
aktif daripada sekedar bernegara.
Sebagai dasar untuk aktivitas negara.
Diartikan bahwa aktivitas
dan pembangunan
yang dilaksanakan negara berdasarkan peraturan perundangan yang merupakan
penjabaran dari prinsip – prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
Sebagai dasar
perhubungan anatar warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya.
Diartikan bahwa penerimaan Pancasila oleh masyarakat yang berbeda – beda latar
belakangnya menjalin interaksi dan bekerja sama dengan baik.
Pertanyaan:
1.
Berikan contoh masalah etika
politik di Indonesia sekarang ini!
Jawab:
Masalah etika politik di Indonesia
menurut kelompok empat adalah korupsi, yang hampir terjadi disetiap lapisan
pejabat pemerintahan. Jika mendengar kata politik, masyarakat cenderung akan
berfikiran negatif. Misalnya, ketika masyarakat melihat jalan raya yang rusak,
mereka pasti mengeluh, mengapa pemerintah tak kunjung memperbaiki fasilitas
umum itu. Selain itu, kemiskinan pun masih banyak di Indonesia, masih banyak
rakyat yang menderita, jauh dari kesejahteraan. Mengapa pembangunan fasilitas
umum dan kesejahteraan rakyat tidak mer1. ata? Itu karena adanya masalah dalam
etika politik. Politik di Indonesia sekarang ini sudah mengarah pada
kepentingan pribadi dan kepentingan golongan tertentu. Sekarang ini, partai
politik dalam berkompetensi untuk meraih jabatan (kekuasaan) dengan akses
ekonomis (membagi-bagikan uang/sembako. Nilai etis politik bangsa Indonesia
cenderung mengabaikan moral.
Para pejabat sekarang ini malah
menjadikan kedudukan mereka sebagai peluang untuk meraup keuntungan sendiri,
bukannya bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Contohnya seperti kasus Gayus
Tambunan yang menggunakan uang pajak untuk kepentingan dirinya sendiri, ia
korupsi besar-besaran. Hal ini membuat rakyat Indonesia merugi, bahkan setelah
masuk sel tahanan pun, ia masih bisa bebas pergi ke luar negeri. Ini sudah
jelas bahwa nilai etika politik sangat tidak dianggap dan diabaikan. Dan kasus
sekarang ini, para pejabat DPR menuntut
kenaikan gaji, padahal seperti yang kita tahu, gaji para anggota dewan sudah
cukup tinggi ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara
kepada mereka. Namun sekarang mereka malah menginginkan kenaikan gaji. Para
anggota dewan boleh saja mendapatkan kenaikan gaji, namun hal tersebut haruslah
seimbang dengan hasil kerja mereka. Mereka harus bisa mensejahterakan rakyat,
membuat kehidupan rakyat Indonesia menjadi lebih baik, baru mereka berhak untuk
mendapatkan kenaikan gaji.
Pelanggaran etika politik bukanlah
kesalahan pada sistem politiknya, namun kesalahan para pelaku politik yang bisa
dipengaruhi oleh lingkungan mereka yang tidak baik, sehingga para pelaku
politik melanggar etika dalam bepolitik.
Pertanyaan:
2.
Bagaimana contoh nilai-nilai
ideologi di dalam kehidupan sehari-hari?
Jawab:
Dilihat dari
pengertian ideologi negara, Idea berarti gagasan, ide, atau cita-cita. Logos
berarti ilmu. Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang
bersangkutan. Agar tercipta suatu persatuan dan kesatuan, agar tidak terjadi
perselisihan bahkan perpecahan. Dan dapat juga menciptakan masyarakat yang
berdemokrasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Agar tercapai suatu
keadilan dan kesejahteraan secara umum. Contoh nilai-nilai ideologi di dalam
kehidupan sehari-hari ialah dilihat dari sila Pancasila. Bahwa sila pertama
penerapan dalam kehidupan masyarakat, misalnya mengakui dan membenarkan bahwa
Indonesia memiliki berbagai macam agama yang diakui dan setiap individu
memiliki dan meyakinkan terhadap agamanya masing-masing. Begitupun pada sila
selanjutnya, bahwa terdapat nilai atau contoh untuk ideologi negara itu
sendiri. Contoh lainnya, kita sebagai mahasiswa menginginkan negara kita
menjadi maju, dengan menciptakan suatu teknologi di bidang IPTEK yang kini
beberapa dari mahasiswa sudah sukses membuat negara Indonesia bangga. Dan
contoh lagi, kita mahasiswa disini belajar untuk mengnal arti bagaimana menjadi
kepribadian yang baik di kampusnya. Namun pada dasarnya, ada saja dampak
negatif dari semua ini, sekian persen dari mahasiswa ataupun pelajar lainnya
masih saja ada kebudayaan mencontek dan akan merugikan diri sendiri. Maka dari
itu, mahasiswa atau pelajar yang baik adalah mencita-citakan bahwa dirinya bisa
membuat negaranya bangga dan bisa membuat kemajuan dalam segala bidang untuk bangsa
Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar